Rektor UNY Sugeng Mardiyono: Sekarang Jangan Diusik-usik Dulu, Kita Tunggu Pedoman Pengganti Segera Keluar

Masalah pro kontra terkait Sistim Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) beberapa waktu lalu diharapkan jangan diusik-usik kembali. Semua pihak untuk sementara waktu dapat mengandalikan diri, sebab masalah pro kontra SPMB dinilai sudah selesai dan saat ini baru disusun program atau pola baru pengganti SPMB, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

“Masalah pro kontra SPMB sekarang jangan diusik-usik dulu lah nanti panas lagi. Kita tunggu pedoman pengganti SPMB tersebut bisa segera keluar tidak lama lagi,” kata Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof. Sugeng Mardiyono, di kampus UNY, Selasa (1/4).

Menurut Sugeng, dengan system atau pola yang baru nanti, diharapkan mahasiswa tidak lagi risau sebab feksibilitas akses akan tetap terjaga. Disamping itu sistem yang baru nantinya juga akan lebih transparan dalam pengelolaan tata keuangannya.

“Tata kelola keuangan ada di pimpinan perguruan tinggi, sehingga akan ada transparansi, akuntabilitas akses dan sebagainya,” tambah Sugeng.

Masalah pengelolaan seleksi nasional mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) telah menuju pada titik temu. Dua kubu, Perhimpunan SPMB dan UMPTN, dimediasi Ditjen Pendidikan Tinggi tanggal 27 Maret kemarin sepakat, pola penerimaan tetap dilakukan terpadu. Pelaksanaan seleksi terpadu dan nasional tersebut polanya sama dengan seleksi sebelumnya (SPMB). Misalnya, soal yang diujikan bobotnya sama di seluruh PTN termasuk fasilitas pendaftaran dan pilihan lintas regional/rayon PTN. Calon mahasiswa yang mendaftar pun, boleh memilih lebih dari satu PTN, cukup mendaftar di PTN terdekat, dan cukup mengikuti ujian seleksi di PTN tempat ia mendaftar.

Selain menetapkan tidak ada perubahan mekanisme penerimaan, para rektor PTN juga menyepakati perubahan nama seleksi dan panitia pelaksanaannya. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Fasli Jalal mengatakan, perubahan nama itu telah ditetapkan SPMB akan berubah menjadi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Humas Pemda DIY

Para calon mahasiswa baru yang akan mendaftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada tahun ini, tidak perlu panik. Pasalnya, pemerintah menegaskan, tetap ada satu pola penerimaan mahasiswa baru PTN secara terpadu atau nasional.”Tidak ada lagi perpecahan di antara dua kubu, karena peraturan yang akan segera keluar, seleksi mahasiswa baru PTN, akan dilakukan secara terpadu dan nasional,” ujar Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada acara silaturahmi Mendiknas dengan pimpinan media massa, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/3).Mendiknas mengatakan, pelaksanaan secara terpadu dan nasional tersebut diisyaratkan melalui adanya soal bersama, yakni soal-soal yang diujikan akan sama di seluruh PTN tempat calon mahasiswa baru mendaftar, seperti penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru sebelum-sebelumnya.

“Calon mahasiswa yang mendaftar pun, jika memilih lebih dari satu PTN, cukup mendaftar di PTN terdekat, dan cukup mengikuti ujian seleksi tersebut, di tempat PTN mendaftar,” ujar Mendiknas.

Sebab itu, lanjut Mendiknas, para calon mahasiswa baru yang akan mendaftar di PTN-PTN pun, serta para orang tua, tidak lagi perlu merasa resah dan gelisah, karena pendaftaran mahasiswa baru di PTN tetap dilakukan secara nasional.

Hal itu pun diperkuat oleh pernyataan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Fasli Jalal. “Pada dasarnya, mekanismenya akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang beda adalah namanya, dan panitia pelaksananya,” ujar Fasli.

Perubahan nama itu, kata Fasli, ditetapkan yakni nama Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) akan berubah menjadi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Kepastian itu, lanjut Fasli, akan dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), yang akan ditandatangani Dirjen Dikti Fasli Jalal.

“Finalisasi kesepakatan yang kita capai, dalam peraturan itu, mengatur SPMB akan diganti dengan nama SNMPTN,” ujar Fasli Jalal kepada pers, di Gedung D Ditjen Dikti, Depdiknas, Jakarta, Kamis (27/3).

Kesepakatan dicapai setelah Dirjen Dikti Fasli Jalal bertemu dengan 56 rektor-rektor PTN, serta termasuk 3 rektor dari Universitas Islam Negeri (Jakarta, Malang, dan Riau), di Gedung D Ditjen Dikti Depdiknas, Rabu (26/3) malam.

Fasli menjelaskan, dalam SNMPTN itu, hanya mengikat dan berlaku pada tahun ajaran 2008/2009, dimana pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru bagi PTN, dilakukan secara terpadu, tanpa ada pola-pola ataupun kubu yang berbeda.

Kemudian, ujar Fasli, untuk melaksanakan SNMPTN itu, nantinya akan dibentuk Panitia Nasional, yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang tugasnya merencanakan dan melaksanakan SNMPTN. “Panitia Nasional itu nantinya akan melengkapi susunan kepanitiaan, setelah mendapat SK Dirjen Dikti. Namun, yang terpenting, dana yang diterima dari pendaftaran mahasiswa baru nantinya, akan dikelola secara transparansi dan akuntabilitas,” ujar Fasli.

Artinya, ujar Fasli, sesuai kesepakatan yang dicapai, penerimaan dana pendaftaran mahasiswa baru bagi PTN-PTN, ditegaskan masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga harus masuk ke kas negara (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, disingkat KPKN).

“Kemudian, penggunaannya dilakukan dengan swakelola, melalui pengajuan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Jika pada saat SNMPTN, PTN-PTN tersebut, harus menanggung ongkos produksinya (seperti pembuatan soal), dan selebihnya (dari anggaran yang ada) dikelola oleh masing-masing PTN,” ujar Fasli.

Sedangkan, bagi dana pendaftaran seleksi mahasiswa baru bagi PTN yang sudah berstatus Badan Hukum Milik Negara BHMN (UI, UGM, IPB, ITB, USU, UNAIR, dan UPI Bandung), dan berstatus Badan Layanan Umum (UIN Jakarta), cukup dilaporkan ke Departemen Keuangan, tanpa masuk ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Mengenai kepanitiaan nasional, Fasli menjelaskan, akan terbagi dua yakni panitia pengarah dan panitia pelaksana. Panitia pengarah, terdiri dari Dirjen Dikti, Dirjen Pendidikan Agama, Dirjen Perbendaharaan Negara, Deputi SDM Bappenas, dan staf ahli hukum Mendiknas.

Sementara itu, untuk panitia pelaksana, terdiri dari Sekretaris Dirjen Dikti sebagai Ketua Umum, yang akan dibantu oleh tiga ketua yang masing-masing mengepalai tiga panitia lokal, atau panitia regional.

“Ketua panitia lokal itu disepakati, Rektor UI, Rektor ITB, dan Rektor Unair, yang nantinya setiap tahun akan terjadi rotasi, pada ketiga ketua panitia lokal atau panitia regional tersebut,” ujar Fasli.

Namun demikian, lanjut Fasli, dalam peraturan itu, tetap tidak menutup peluang kepada jasa-jasa yang nantinya akan dibutuhkan oleh panitia nasional, dalam melaksanakan SNMPTN. “Dalam hal ini, termasuk menggunakan jasa-jasa Perhimpunan SPMB, yang telah memiliki pengalaman selama ini, dalam melaksanakan SPMB. Namun, apakah jasa-jasa itu diserahkan per bagian atau secara keseluruhan, nantinya akan diputuskan oleh Panitia Nasional,” ujar Fasli. (Dik/OL-03/Media-Indonesia)

Jakarta, Kominfo Newsroom — Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) sesuai dengan kesepakatan, akhirnya diubah menjadi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) tahun akademik 2008/2009 secara terpadu melalui seleksi nasional.

‘’Kesepakatan tersebut dicapai setelah dilakukan pertemuan dengan 56 rektor perguruan tinggi negeri pada hari Selasa (25/3) malam,’’ kata Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Fasli Jalal di Jakarta, Kamis (27/3).

Dalam diktum pertama itu kesepakatan itu disebutkan SMPTN dilakukan secara terpadu melalui seleksi nasional masuk melalui PTN, sehingga hanya ada satu sistem dan tidak ada lagi pola-pola lainnya.

Sedangkan pelaksanaannya dibentuk panitia SMPTN dan nanti kompetisinya akan dijelaskan dan itu poksi mereka (Perhimpunan SPMB) yang terdiri dari 56 rektor PTN.

Peraturan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, dan draf nya baru akan keluar pada hari Jumat (28/3), dan namanya sudah ada Kemudian SMPTN juga bertugas untuk menerima dan menyeleksi mahasiswa baru, kemudian semua rektor dari 56 PTN semuanya terlibat didalamnya. ‘’Sedangkan rangkanya kita yang memberikannya dan orang-orangnya,’’ kata Fasli Jalal.

Setelah panitia diberi SK-nya dia boleh melengkapi kepengurusannya, dan yang penting penerimaan dan pembelanjaan dana yang diperoleh dari SMPTN dilakukan berdasarkan priinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ‘’Jadi ada prinsip transparansi, mengenai biaya harus disampaikan dan akuntabel,’’ kata Fasli.

‘’Penerimaan dari SMPTN bagi PTN itu yang melibatkan pihak ketiga merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang penggunaannya dilakukan melalui swakelola, sedangkan bagi PTN yang Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atau Badan Layanan Umum (BLU) bukan merupakan PNBP. Ini juga merupakan penegasan dari Perhimpunan SPMB, “ kata Fasli Jalal.

Kemudian penggunaan dana dari SMPTN yang melibatkan pihak ketiga, berpedoman pada peraturan perundang-undangan sehingga kalau itu di PTN, maka dia harus patuh pada Keppres No. 80/2005. ‘’Kalau BHMN atau BLU itu cukup diatur untuk BHMN atau BLU,’’ katanya.(t.Ad/ toeb/c)

Mendiknas Minta SPMB Dikaji Ulang Nusa Dua, Bali (ANTARA News) – Terkait “boikot” yang dilakukan 41 dari 56 perguruan tinggi negeri (PTN) peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo meminta Dirjen Dikti untuk mengkaji ulang kebijakan SPMB. “Sekarang mereka diminta untuk memberikan masukan kepada Dirjen Dikti. Sekarang Dirjen Dikti sedang dalam proses untuk menulis ulang kebijakan penerima mahasiswa baru,” kata Mendiknas ketika ditemui di pertemuan The Seventh E-9 Minister Review Meeting on Education For All di Nusa Dua, Bali, Senin. Mendiknas menyebut bahwa ada kebijakan dari Departemen Pendidikan Nasional (Depkdiknas) untuk meninjau ulang SPMB karena temuan Irjen Diknas dan Departemen Keuangan yang menyatakan SPMB tidak sesuai dengan Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Dirjen sedang meminta masukan dan akan diberikan opsi baru untuk SPMB, tapi tidak mungkin dalam kebijakan baru ini kepentingan semua pihak terakomodasi, tapi diusahakan,” kata Mendiknas. Menurut Dirjen Dikti Depdiknas Fasli Djalal, penerimaan mahasiswa baru diserahkan ke masing-masing rektor karena memang merupakan tanggung jawabnya. “Rektor boleh memilih untuk menyeleksi sendiri, membentuk paguyuban atau bekerjasama dengan pihak ketiga,” katanya. Sementara mengenai perbedaan kebijakan masing-masing universitas tentang penerimaan mahasiswa baru disebut Fasli bukan satu hal yang jarang terjadi. “Pada akhirnya mungkin akan ada beberapa variasi penerimaan siswa baru. Penerimaan mahasiswa baru ini sebenarnya sudah punya banyak model seperti UGM yang pernah sebagian besar melakukan SPMB, dan sebagian kecil penerimaan siswa dari seleksi mandiri. ITB juga melakukan beberapa pola penerimaan,” ujarnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan adanya beberapa pola karena sekarang saja sudah terjadi, paparnya. Sebanyak 41 PTN se-Indonesia menyatakan keluar dari Perhimpunan SPMB dan memutuskan untuk menyelenggarakan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) sebagai gantinya, karena pengelolaan keuangan dalam SPMB dianggap melanggar aturan. Fasli menyebut dirinya akan bertemu dengan perwakilan kedua pihak, dan dari pertemuan itu akan ditentukan langkah selanjutnya. “Dari dua pertemuan ini mudah-mudahan kita akan mencapai sebuah kesepakatan yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Dirjen yang akan menjadi payung hukum dari pelaksanaan Keppres 80/2008 yang merupakan tindak lanjut Permendiknas 6/2008,” katanya. Jika kemungkinan terburuk yakni ada dua penyelenggaraan ujian masuk perguruan tinggi negeri, Fasli mengimbau agar kedua belah pihak tidak menyulitkan pelajar. http://www.antara.co.id/arc/2008/3/10/mendiknas-minta-spmb-dikaji-ulang/